352002 yang menggantikan PP No 61999 Program utama yang dikembangkan melalui

352002 yang menggantikan pp no 61999 program utama

This preview shows page 283 - 285 out of 330 pages.

mengenai Dana Reboisasi (DR) adalah PP No. 35/2002 yang menggantikan PP No. 6/1999. Program utama yang dikembangkan melalui pendanaan ini adalah Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi (DAK-DR). Program tersebut telah beroperasi sejak tahun 2001 di bawah kendali pemerintah kabupaten, tanpa adanya koordinasi yang jelas dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) setempat. Data mengenai realisasi luas wilayah yang direhabilitasi tidak dapat ditemukan. Banyak pihak beranggapan bahwa pemerintah kabupaten telah menggunakan sebagian dana tersebut untuk tujuan bukan rehabilitasi. Inisiatif rehabilitasi terbaru dari Departemen Kehutanan, yaitu Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL/Gerhan), diluncurkan pada akhir tahun 2003 guna menyikapi keperluan untuk merehabilitasi luas areal hutan dan lahan terdegradasi yang semakin meningkat. Keterlibatan masyarakat secara aktif dianggap sebagai salah satu kunci pada pendekatan yang paling menjanjikan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi yang secara efektif dapat membangun modal sosial yang pada akhirnya akan merespon penyebab yang mendasari deforestasi dan degradasi, misalnya mencegah penebangan liar dan perambahan hutan. Namun, skenario yang ditujukan pada pendekatan yang menjanjikan ini perlu mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada, terutama kedua kategori hutan dari Departemen Kehutanan yaitu, di dalam dan di luar kawasan hutan (lahan masyarakat dengan hak kepemilikan yang pasti). Partisipasi masyarakat, pada lahan hutan masyarakat (di luar kawasan hutan), menjadi lebih mudah dan praktis sehingga lebih dapat terwujud. Namun demikian, percepatan upaya untuk meningkatkan kegiatan memerlukan insentif yang tepat, di mana peran pemerintah sebagai regulator dalam menciptakan insentif yang tepat bagi inisiatif masyarakat menjadi sangat penting. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi di dalam kawasan hutan, perlu ada mekanisme yang jelas, serta kesepakatan agar pemerintah dan masyarakat dapat memanfaatkan produk yang dihasilkan dari kegiatan rehabilitasi. Hal ini akan menciptakan insentif untuk partisipasi masyarakat dan menyediakan pendanaan yang berkelanjutan setelah periode proyek berakhir. Selain itu, perlu ditetapkan pula suatu mekanisme pembagian biaya dan manfaat antara pemangku
Image of page 283
240 | Rehabilitasi hutan di Indonesia kepentingan terkait, terutama untuk menjamin komitmen masyarakat setempat. Jenis insentif dan kondisi untuk dipertimbangkan, antara lain adalah: 1. Pemberian subsidi atau bantuan langsung (non-finansial) kepada masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja menjadi penting, terutama bagi wilayah yang terisolir dari kegiatan perekonomian (atau wilayah pedalaman). 2. Subsidi yang dialokasikan pada masyarakat (bantuan finansial) perlu diarahkan untuk menciptakan dana bergulir. Dalam hal ini, mungkin diperlukan kesepakatan kontrak yang menguraikan sanksi yang berlaku apabila proyek mengalami kegagalan atau subsidi digunakan untuk kegiatan selain rehabilitasi.
Image of page 284
Image of page 285

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 330 pages?

  • Spring '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture