masyarakat dalam pembangunan serta memperkuat kedudukan dan kemampuan

masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat kedudukan dan kemampuan Pemerintah Daerah 3. Meningkatkan pelayanan umum, sehingga aparatur pemerintah didaerah itu benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luas. capital drain and brain drain” top down bottom up top down Namun disana-sini masih terlihat berbagai masalah yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan tumpang tindihnya kewenangan desentralisasi dengan dekonsentrasi. Disamping itu desentralisasi yang dilakukan cenderung bersifat administratif, kurang disertai dengan kemampuan pembiayaan, kualitas sumberdaya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pemberian insentif untuk mengembangkan kehidupan masyarakat sehingga pemberian otonomi dirasakan menjadi beban bagi kabupaten dan kota. Kita tengah berupaya belajar secara bersungguh-sungguh untuk menerapkan otonomi daerah yang benar dan tepat. Pengalaman dari lapangan layak untuk diperhatikan dengan seksama. Pada saat ini tengah dibicarakan bentuk otonomi daerah yang paling cocok dengan kondisi Indonesia, dan yang tidak menyebabkan munculnya masalah disintegrasi. Tentu saja pembicaraan mengenai bidang-bidang apa yang dapat diserahkan kepada daerah dan apa yang dilakuakn oleh daerah, wewenang dan kewajiban serta hubungan keuangan pusat dan daerah masih akan terus berlanjut, yang penyempurnaannya akan membutuhkan waktu sampai beberapa dekade ke depan. Sejak peralihan orientasi pengembangan darat dibawah penjajahan Belanda dan dilanjutkan oleh masa kemerdekaan yang masih mencari bentuk , hingga masa Orde Baru dibawah ketergantungan nedara maju seperti AS, Eropa dan Jepang; bangsa ini belum bangkit kembali menunjukkan jati diri sebagai bangsa bahari. Bahkan kecenderungan yang kini tengah terjadi adalah meningkatnya berbagai bencana ekologi akibat perusakan ekosistem daratan oleh berbagai kebijakan pembangunan yang keliru dan diperparah dengan penjarahan sumberdaya oleh mafia yang sesat. Berbagai bencana banjir dan tanah longsor menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Demikian pula dengan kekeringan dan kebakaran hutan terus meluas. Belum lagi merebaknya pencurian ikan, eksploitasi sumberdaya mineral, pembalakan hutan secara brutal dan ilegal telah menyebabkan pemiskinan masyarakat sekitar dan kerugian negara dalam jumlah besar. Berbagai simptom kerusakan lingkungan di Indonesia telah mengarah pada kecenderungan pembangunan yang tidak berkelanjutan (Baiquni dan Susilawardani, 2002). Selama Orde Baru terdapat kecenderungan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yang memberikan peran pada pelaku ekonomi besar dan bertumpu pada sektor industri. Sebagai konsekuensinya pengembangan sektor ekonomi kecil dan koperasi di perdesaan yang terkait dengan sektor pertanian tidak mengalami perkembangan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Proses pembangunan semacam itu kini disadari telah menciptakankesenjangan ekonomi dan keresahan sosial character building Masa Depan Pembangunan Berkelanjutan