Adapun debitur kecil adalah debitur dengan jumlah piutang tidak melebihi

Adapun debitur kecil adalah debitur dengan jumlah

This preview shows page 15 - 18 out of 34 pages.

perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi. Adapun debitur kecil adalah debitur dengan jumlah piutang tidak melebihi Rp.5.000.000,-. Apabila WP dapat membuktikan bahwa pembebanan piutang tak tertagih telah memenuhi persyaratan secara konseptual (tidak lagi mengandung unsur penyisihan) dan menunjukkan bukti pendukung persyaratan, yang terdiri dari : (1) Daftar piutang tak tertagih (nama, NPWP, alamat, jumlah piutang yang tidak lagi tertagih). (2) Fotokopi bukti pendaftaran penagihan kepada instansi pemerintah yang menangani penghapusan/ pembebasan utang . (3) Fotokopi kesepakatan tertulis yang menunjukkan bahwa penghapusan piutang tersebut telah divalidasi oleh Notari s. (4) Fotokopi bukti publikasi baik pemberitahuan umum atau khusus . (5) Surat keterangan dari Debitur bahwa sejumlah utang telah dihapuskan dan disetujui oleh Wajib Pajak yang memberikan pinjaman . Maka b eban p iutang t ak t ertagih boleh dikurangkan dari laba kotor sesuai dengan amanat pasal 6 ayat (1) huruf h UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Semua bukti tersebut dijadikan sebagai lampiran saat pelaporan SPT Tahunan PPh. Jika dalam tahun berjalan ternyata debitur melunasi utangnya, padahal penghapusan telah disetujui dan dibebankan sebagai biaya, maka nilai Page 14
Image of page 15
pelunasan tersebut wajib dilaporkan Wajib Pajak sebagai penghasilan pada tahun berjalan dilakukannya pelunasan. Adapun persyaratan yuridis yang harus dipenuhi adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, sebagai berikut : (1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. (2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. (3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus. (4) WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jika secara akuntansi perusahaan menerapkan metode penghapusan tidak langsung (melalui pembentukan cadangan piutang tak tertagih), maka dengan sendirinya akan timbul beda waktu antara pencatatan akuntansi dengan perpajakan yang merupakan unsur pajak tangguhan menurut PSAK 46. Namun dalam kondisi tertentu biaya penyisihan piutang tak tertagih bisa berpotensi menjadi beda tetap (perbedaan antara laba menurut akuntansi komersial dengan penghasilan kena pajak menurut akuntansi secara fiskal). Jika sekiranya WP tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat Page 15
Image of page 16
(1) huruf h UU PPh tersebut di atas maka biaya penyisihan piutang tak tertagih secara perpajakan dengan sendirinya tidak dapat dibiayakan sehingga berubah menjadi beda tetap. Berikut contoh kasus sederhana perhitungan pajak tangguhan atas beda waktu biaya penyisihan piutang tak tertagih : Akhir tahun 2017, kurang bayar pajak PT BKP adalah sebagai berikut : - Menurut pencatatan akuntansi komersial Rp.10.000.000,- - Menurut fiskal Rp.12.000.000,- Ada selisih Rp.2.000.000,- atas koreksi pos penyisihan piutang tak tertagih. Jadi kelebihan Rp.2.000.000,- tersebut adalah pajak yang dibayar di awal atas hutang
Image of page 17
Image of page 18

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 34 pages?

  • Summer '19
  • siska

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes